Oleh: Fernando Aldi Marcos, S.Pd
Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Bandar Lampung
KRAKATAU.ID, BANDARLAMPUNG — Banjir di Bandar Lampung kini bukan sekadar air yang meluap di jalanan. Ia telah menelan korban jiwa, menghancurkan rumah warga, dan merampas rasa aman masyarakat kecil yang hidup dalam ketidakpastian. Air bah yang datang setiap tahun bukan lagi bencana alam, melainkan cermin dari kepemimpinan yang gagal membaca tanda zaman.
Pada Februari 2025, banjir besar melanda 14 dari 20 kecamatan di Bandar Lampung. Data BPBD Kota Bandar Lampung mencatat 9.022 rumah terendam dan 30.850 jiwa terdampak, dengan tiga orang meninggal dunia akibat terseret arus. Sebulan sebelumnya, pada Januari 2025, 11.223 warga juga menjadi korban banjir yang menelan dua korban jiwa: satu terseret arus, satu lagi tersengat listrik. Banjir berikutnya pada April 2025 kembali menewaskan tiga orang di Kecamatan Panjang.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik; mereka adalah cerita kehilangan dan penderitaan warga yang terus berulang tanpa solusi nyata. Ironisnya, di tengah tragedi tersebut, pemerintah kota justru tampak lebih sibuk dengan pembagian sembako dan kegiatan seremonial. Bantuan darurat memang penting, tetapi menggantikan pembangunan dengan aksi simbolik hanyalah memperpanjang penderitaan rakyat.
Padahal, masalah banjir di Bandar Lampung sudah sangat struktural. Banyak saluran drainase di kawasan padat seperti Kemiling, Sukarame, dan Panjang tersumbat oleh lumpur dan sampah. Di sejumlah titik bahkan berdiri bangunan di atas aliran drainase, yang jelas menghambat aliran air. Pemerintah memang pernah melakukan penertiban, tetapi skala dan kesinambungannya terlalu kecil dibanding luas persoalan yang ada.
Sementara warga berjuang membersihkan rumah dari lumpur, pemerintah kota justru fokus pada proyek-proyek pembangunan yang minim manfaat dan tanpa dampak langsung bagi warga. Taman, tugu, dan proyek kosmetik kota yang menyedot anggaran besar seolah lebih diprioritaskan dibanding pembenahan drainase, penataan kawasan resapan air, dan sistem pengelolaan limbah. Banyak pembangunan dilakukan tanpa kajian kebutuhan publik yang matang, sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.
Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan menjelang datangnya musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung memprediksi musim hujan 2025/2026 akan terjadi mulai Oktober 2025 dasarian II (sekitar pertengahan bulan) hingga November dasarian III. Beberapa wilayah bahkan telah memasuki musim hujan lebih awal.
“Awal musim hujan Provinsi Lampung diprakirakan maju dua dasarian hingga mundur dua dasarian dari kondisi normalnya,” jelas Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Meteorologi Lampung, Rudi Harianto (16/9/2025).
Artinya, ancaman banjir sudah di depan mata. Pemerintah seharusnya menyiapkan langkah mitigasi sebelum bencana datang kembali, bukan menunggu air naik baru bereaksi dengan kamera dan karung sembako.
Data BPS 2025 mencatat angka kemiskinan di Bandar Lampung sebesar 6,95%, turun dari 7,37% pada tahun sebelumnya, atau sekitar 3.690 jiwa keluar dari garis kemiskinan. Namun, angka ini bisa menjadi ilusi ketika banjir berulang menghancurkan aset warga dan menambah beban hidup masyarakat miskin. Banjir bukan hanya menggerus rumah, tetapi juga menghapus pendapatan harian, terutama bagi pekerja sektor informal yang menggantungkan hidup di jalanan kota.
Inilah ironi kepemimpinan yang lebih mementingkan pencitraan daripada perencanaan. Wali Kota Bandar Lampung tampak lebih sibuk menata wajah kota, bukan jantungnya. Padahal, persoalan mendasar seperti kemiskinan dan bencana banjir membutuhkan pendekatan yang menyentuh akar, bukan hanya permukaan.
Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan Kota Bandar Lampung. Wali Kota perlu mengubah orientasi kebijakan dari seremonial ke substansial: memperbaiki sistem drainase, memperluas ruang hijau, memperketat izin pembangunan di kawasan rawan banjir, dan menyiapkan rencana mitigasi menghadapi puncak musim hujan yang sudah diprediksi BMKG. Rakyat butuh perlindungan, bukan pemandangan taman baru yang cepat rusak setelah hujan datang.
Banjir yang menelan korban jiwa bukanlah musibah semata; ia adalah hasil dari keputusan yang salah arah. Kepemimpinan sejati diukur dari kemampuannya mencegah penderitaan, bukan dari seberapa banyak sembako yang dibagikan di depan kamera.
Bandar Lampung butuh pemimpin yang menatap jauh ke depan, bukan yang sibuk menata citra di permukaan. Karena air memang akan surut, tetapi luka sosial akibat kelalaian pemimpin akan terus menggenang di hati warganya.
Tabik pun.***
