KRAKATAU.ID, BANDAR LAMPUNG — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandar Lampung turut ambil bagian dalam aksi damai yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025). Aksi ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyuarakan tujuh tuntutan terhadap pemerintah dan DPR.
Ketua PMKRI Cabang Bandar Lampung, Pauli Diva Arini, menyatakan bahwa aksi tersebut berlangsung dengan damai dan tertib.
“Aksi yang terjadi pada Senin, 1 September 2025 di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung berjalan dengan damai. Aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat kepada wakil rakyat yang selama ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan adanya aksi ini, kami berharap ini menjadi pukulan keras bagi semua wakil rakyat,” tegasnya saat dijumpai Krakatau.id di lokasi aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).
Sementara itu, Romo Roy, selaku Pastor Moderator PMKRI Cabang Bandar Lampung, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas serta etika dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“Tetap jaga kondisi yang tenang. Dalam menyampaikan aspirasi, utamakan komunikasi yang elegan. Gunakan bahasa yang baik,” ujar Romo Roy saat dihubungi terpisah oleh Krakatau.id melalui sambungan telepon, Senin sore (1/9/2025).
Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat (ormas) Katolik, seperti Pemuda Katolik, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), dan PMKRI, agar tetap menjunjung tinggi etika saat turun ke jalan.
“Tidak menggunakan bahasa yang arogan. Sebagai orang terdidik, kita harus mencerminkan sikap yang baik. Kaum intelektual harus menjaga etika,” sambungnya.
Lebih lanjut, Romo Roy mengajak seluruh peserta aksi untuk mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menyampaikan aspirasi, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang menjadi kerinduan masyarakat.
“Musyawarah bersama demi kebaikan bersama. Untuk kesejahteraan dan keadilan yang selama ini dirindukan banyak orang,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi kebenarannya.
“Jangan mudah terprovokasi dengan berita yang berseliweran di media maya. Wajib memverifikasi setiap informasi agar tidak menjadi korban hoaks,” tegasnya.
Tak hanya untuk massa aksi, Romo Roy juga menyampaikan harapannya kepada media massa agar membangun narasi yang positif dan konstruktif. Ia pun mendesak para pejabat eksekutif dan legislatif agar membuka ruang dialog yang inklusif dan terbuka.
“Eksekutif dan legislatif harus mau membuka ruang dialog, agar kesejahteraan rakyat—terutama mereka yang kurang mampu dan terabaikan—bisa diperjuangkan bersama,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap aparat keamanan mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam mengamankan jalannya aksi.
“Aparatur keamanan harus menghindari pendekatan kekerasan yang justru bisa memicu konflik baru. Gunakan pendekatan humanis dan personal,” pungkasnya.
Tujuh Tuntutan Massa Aksi di DPRD Lampung:
1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. Memotong tunjangan dan gaji anggota DPR.
3. Meningkatkan kualitas serta kesejahteraan dosen dan guru.
4. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot menteri-menteri yang dinilai bermasalah.
5. Meminta Presiden menertibkan rangkap jabatan ketua partai politik yang juga menjabat di eksekutif/legislatif.
6. Mendesak pergantian Kapolri.
7. Menuntut reformasi total Polri serta pengadilan bagi pelaku pembunuhan driver ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada 28 Agustus 2025.***
