KRAKATAU.ID, BANDAR LAMPUNG -– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, melakukan audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Jumat (18/7). Pertemuan strategis yang berlangsung di ruang kerja Gubernur ini menjadi simbol penguatan sinergi antara BPS dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam optimalisasi pemanfaatan data statistik sebagai landasan kebijakan pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmadriswan Nasution menegaskan pentingnya peran data dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. “Data statistik tidak hanya sebatas deretan angka, melainkan cerminan kondisi riil masyarakat yang menjadi panduan utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turut menegaskan komitmennya untuk menjadikan data sebagai fondasi dalam setiap arah kebijakan daerah. “Bagi saya data itu sangat penting, dan saya selalu concern terhadap data, karena setiap elemen kebijakan didasarkan pada data yang ada,” ungkapnya.
Gubernur RMD juga menekankan pentingnya penggunaan data BPS dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi daerah, percepatan penurunan angka stunting, serta penanggulangan kemiskinan dan inflasi. Menurutnya, data bukan hanya alat ukur, tetapi menjadi motor penggerak peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen Gubernur Lampung dalam mengedepankan kebijakan berbasis data mempertegas peran strategis BPS sebagai satu-satunya lembaga resmi penyedia data statistik dasar yang valid dan terpercaya. Hal ini turut memperkuat kepercayaan publik terhadap data yang dihasilkan, sekaligus mendorong instansi pemerintah lainnya untuk mengutamakan pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, BPS Provinsi Lampung juga menyampaikan persiapan menyambut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang akan digelar tahun depan. Riswan menjelaskan bahwa sensus ini akan menjadi instrumen vital untuk menggambarkan kondisi dan struktur ekonomi seluruh pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merancang strategi pembangunan ekonomi ke depan. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku usaha, sangat kami harapkan demi kesuksesan pelaksanaan sensus ini,” ujar Riswan.***
