KRAKATAU.ID, JAKARTA -— PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diwujudkan dalam kegiatan kick-off meeting antara jajaran Direksi ASDP dan tim Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK yang berlangsung pada Senin (28/7) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi ASDP untuk mempercepat langkah-langkah pencegahan korupsi secara menyeluruh, melalui evaluasi sistem serta penguatan nilai-nilai integritas individu dalam organisasi.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyampaikan bahwa sinergi antara KPK dan BUMN merupakan strategi prioritas dalam kepemimpinan KPK periode 2024–2029. “Ini bukan semata-mata perbaikan sistem, tetapi juga penguatan nilai integritas yang tertanam di seluruh tubuh organisasi,” ungkapnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Operasi dan Transformasi Rio Lasse, Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko Djunia Satriawan, Direktur Teknik dan Fasilitas Kusnadi C. Wijaya, serta Direktur SDM dan Layanan Korporasi Wahyu Wibowo. Dari pihak KPK, hadir Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin bersama para Kasatgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK.
KPK menekankan pentingnya sistem yang kuat dan akuntabel sebagai benteng utama pencegahan korupsi. Untuk itu, KPK mendorong setiap BUMN mengenali titik rawan dalam sistem pengelolaan dan melakukan koreksi menyeluruh. Pencegahan, menurut Aminuddin, harus bersifat strategis dan berkelanjutan, termasuk melalui mitigasi risiko dan antisipasi terhadap residu praktik korupsi.
KPK juga mengapresiasi sikap terbuka dan komitmen manajemen ASDP dalam menjalankan proses perbaikan sistem. Menurut KPK, keberhasilan langkah pencegahan sangat bergantung pada keseriusan BUMN dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi.
Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa area perbaikan penting, antara lain penguatan sistem pengadaan kapal, digitalisasi manajemen operasional, serta integrasi data manifest penumpang yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyatakan bahwa membangun lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan. “Komitmen terhadap integritas harus menjadi budaya kerja. Langkah perbaikan sistem akan kami lanjutkan seiring dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak relevan,” ujar Heru.
Menanggapi isu manifest penumpang, Heru menegaskan bahwa ASDP akan memperkuat integrasi sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil. Namun, sesuai regulasi, tanggung jawab validasi tetap berada di regulator, yakni KSOP dan BPTD. “Kami mendukung penuh pengawasan tersebut dan siap meningkatkan transparansi serta akurasi data yang kami kelola,” tambahnya.
ASDP saat ini juga telah mengimplementasikan sistem Whistle Blowing sebagai bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). ASDP membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut sistem ini agar lebih efektif, terintegrasi, dan objektif dalam mendukung pengawasan eksternal.
ASDP percaya bahwa upaya pencegahan korupsi adalah proses jangka panjang yang membutuhkan sinergi lintas lembaga, konsistensi manajemen, dan keteladanan dari seluruh insan perusahaan. Dengan sistem yang semakin andal dan budaya integritas yang terus diperkuat, ASDP berkomitmen untuk menjadi BUMN yang bersih, profesional, dan terpercaya di mata publik.***
