KRAKATAU.ID, BENGKULU -— Upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar kembali ditunjukkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui pengoperasian KMP Pulo Tello di rute Bengkulu–Enggano. Dengan menaklukkan tantangan alur pelabuhan yang dangkal dan tertutup pasir, ASDP memastikan akses dan konektivitas Pulau Enggano tetap terjaga.
Langkah berani ASDP untuk tetap melayani rute strategis ini merupakan wujud nyata dari peran BUMN dalam menggerakkan pembangunan di wilayah 3T. Wilayah seperti Pulau Enggano sangat bergantung pada moda transportasi laut sebagai penghubung utama distribusi logistik, kebutuhan pokok, dan pergerakan masyarakat. Terhentinya layanan selama dua pekan bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut keberlangsungan hidup dan roda ekonomi lokal.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa misi perusahaan tidak hanya tentang transportasi, tapi juga tentang kehadiran negara di garis terdepan. “Kami ingin memastikan bahwa pelayanan tidak berhenti hanya karena tantangan. Inilah bentuk tanggung jawab kami sebagai bagian dari sistem pelayanan publik,” ujar Shelvy.
Pemulihan layanan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. Uji coba operasional KMP Pulo Tello pada 14 April lalu melibatkan sinergi banyak pihak—mulai dari Pelindo, Basarnas, Lanal Bengkulu, KPLP, hingga nelayan lokal dan Polair Polda Bengkulu—dalam upaya mobilisasi penumpang dari dermaga ke kapal yang berada di luar alur.
KMP Pulo Tello sendiri dijadwalkan kembali melayani rute pada 16 April 2025 pukul 21.30 WIB, membawa sekitar 260 penumpang, menandai kembalinya denyut mobilitas antarpulau yang sempat terhenti. Perjalanan menuju Enggano diperkirakan akan berlangsung selama 12 hingga 14 jam.
Melalui keberlanjutan operasional ini, ASDP kembali mempertegas perannya sebagai penghubung kehidupan di wilayah terluar, bukan hanya dari sisi logistik, tetapi juga sebagai penopang ekonomi dan integrasi sosial masyarakat Enggano dengan wilayah lainnya.
Dalam konteks pembangunan nasional, langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam hal akses, pelayanan, dan hak mobilitas yang setara.***
