KRAKATAU.ID, BANDAR LAMPUNG -– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bersama para pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan berbagai asosiasi di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis (30/10).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan SE2026 yang hasilnya akan menjadi fondasi kebijakan pembangunan ekonomi Lampung menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan pentingnya peran data dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Data adalah fondasi dari setiap kebijakan berkualitas — ia kini menjadi mata uang baru dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ahmadriswan mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mewujudkan data yang akurat dan berkualitas. Ia menjelaskan bahwa SE2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026 dan diharapkan mampu menghadirkan potret menyeluruh aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Lampung.
“Sensus Ekonomi bukan hanya milik BPS, tapi milik kita semua,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Provinsi Lampung Bani Suprianto memaparkan kondisi ekonomi Lampung yang tumbuh positif. Pada Triwulan I tahun 2025, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,47 persen, dan pada Triwulan II mencapai 5,09 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tercatat lebih rendah dari nasional, yakni 4,07 persen.
Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah cepat.
Dari kalangan dunia usaha, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN dan APINDO Provinsi Lampung H. Ardiansyah menyoroti masih adanya kendala dalam ketersediaan dan keakuratan data usaha.
“BPS perlu lebih proaktif dan terbuka. Jangan sungkan untuk berkolaborasi dengan asosiasi seperti KADIN dan APINDO agar data yang dihasilkan lebih valid dan komprehensif,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Evie Fatmawaty, yang menyatakan kesiapan pihaknya membantu proses pendataan, termasuk mendampingi petugas ke perusahaan-perusahaan.
Sementara itu, Fetty Kurnia Sari, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, menekankan pentingnya sinkronisasi dan crosscheck data antara BPS dan Dinas Tenaga Kerja. Hal ini, menurutnya, penting agar data usaha besar, menengah, serta usaha mikro dan kecil (UMK) dapat saling melengkapi dan tervalidasi.
Dari sisi teknis, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung K. Nurika Damayanti menjelaskan bahwa SE2026 merupakan “hajatan akbar” yang akan memotret kegiatan ekonomi secara menyeluruh, termasuk usaha kecil, rumah tangga, dan usaha berbasis digital.
Ia menyebut, hasil SE2016 mencatat sekitar 777.000 unit usaha di Lampung, di mana 99 persen merupakan usaha mikro dan kecil.
“SE2026 akan menggunakan pendekatan baru dengan moda pendataan berbasis Android dan sistem daring bagi perusahaan, untuk meningkatkan response rate,” terangnya.
Menanggapi kekhawatiran peserta terkait kerahasiaan data, BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat, bukan data individu atau yang berkaitan dengan perpajakan. Petugas lapangan juga dijamin melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Diharapkan, hasil SE2026 akan menjadi dasar strategis dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.***
