KRAKATAU.ID, BANDARLAMPUNG –– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Aula Kejati Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya transformasi Kejati Lampung menuju Indonesia Maju melalui penguatan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. FGD kali ini mengangkat tema utama “Mengawal Pupuk Subsidi Sampai ke Petani.”
FGD dibuka langsung oleh Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, S.H., LLM., dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, baik secara langsung maupun virtual. Beberapa narasumber yang hadir antara lain: Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si., Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Robby Setiabudi Madjid, S.E., Ak., M.Comm., Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Tubagus Muhammad Rifki, S.P., M.Si., Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
Acara ini juga diikuti oleh jajaran Kejati dan Kejari se-Lampung serta 54 undangan dari berbagai perusahaan dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Kajati menekankan bahwa FGD ini adalah wujud nyata dukungan Kejaksaan terhadap visi besar Asta Cita Indonesia, yang diimplementasikan melalui program Asta Karya Kejati Lampung. Delapan poin utama Asta Karya ini mencakup pendampingan hukum, akses permodalan, pengawasan proyek pertanian, hingga distribusi pupuk subsidi.
“Kami ingin memastikan distribusi pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani dengan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat lokasi,” tegas Danang.
Ia juga menegaskan komitmen Kejati Lampung dalam menjaga integritas dan transparansi, antara lain: Tidak ada main-main dengan dana desa, tidak ada atur-atur proyek, tidak ada jatah-jatah untuk Kajati. Kemudian tidak ada setoran dari pengusaha dan tidak ada jual beli perkara.
Kejati Lampung ingin menjadikan sinergi lintas sektor ini sebagai pijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan di masa depan.
“Petani adalah pahlawan hulu. Sementara distributor yang bertanggung jawab di hilir harus kita pastikan bekerja dalam sistem yang bersih dan adil. Ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika semua pihak bekerja sama dan berpihak pada kesejahteraan petani,” pungkas Kajati.***
