KRAKATAU.ID, BANDARLAMPUNG – Langkah cepat Polda Lampung dalam menindak praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme di jalan lintas utama dinilai sebagai dorongan penting bagi pemulihan iklim ekonomi di Provinsi Lampung. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menilai tindakan ini membawa efek langsung terhadap kelancaran distribusi barang dan keamanan bagi para pelaku usaha, terutama di sektor logistik.
Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, menyampaikan bahwa sejak aksi damai yang mereka lakukan dua hari sebelumnya, sejumlah titik yang sebelumnya menjadi lokasi praktik pungli kini telah bersih.
“Kami melihat langsung, pos-pos tersebut sudah tak beroperasi. Ini sinyal positif, terutama bagi para sopir truk dan pelaku logistik yang selama ini mengeluh harus membayar di banyak titik,” ujar Tommy di Mapolda Lampung, Senin (19/5/2025).
Ia menambahkan bahwa keberadaan pungli bukan hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga memperlambat arus barang dan menambah beban biaya distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang di pasaran.
“Lampung ini salah satu jalur vital distribusi ke dan dari Pulau Sumatera. Jika jalur ini dipenuhi pungli, maka biaya logistik naik dan konsumen ikut terbebani. Ini bukan hanya isu keamanan, tapi isu ekonomi,” tegasnya.
Polda Lampung diketahui menggelar Operasi Pekat Krakatau 2025, yang berlangsung hingga 14 Mei, dan berhasil mengamankan 399 orang, termasuk 121 tersangka yang terlibat berbagai tindak kriminal, termasuk pungli.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyatakan bahwa operasi ini adalah bagian dari upaya menciptakan iklim sosial dan ekonomi yang lebih kondusif di daerah.
Tommy menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal isu-isu yang menyentuh kepentingan publik, termasuk dalam menjaga agar praktik pungli tidak kembali terjadi.
“Tugas kami belum selesai. Kami akan terus berada di garis depan mengawal agenda-agenda keadilan dan perbaikan pelayanan publik,” pungkasnya.***
