KRAKATAU.ID, PRINGSEWU — Pius, seorang calon pekerja migran asal Kabupaten Pringsewu, Lampung, menuntut pengembalian dana yang ia bayarkan untuk mengikuti program kerja pemetik buah musiman di Inggris, yang hingga kini belum terealisasi. Program yang dikelola oleh PT Mardel melalui Forum Komunikasi (Forkom) ini, menjanjikan peluang kerja di Inggris, namun tak kunjung membawa peserta yang telah membayar puluhan juta rupiah.
Pius, yang sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 60 juta untuk mengikuti program ini, merasa kecewa karena janji keberangkatan yang seharusnya terwujud pada Mei hingga Juli 2024 tak kunjung datang. Ia bahkan telah melewati berbagai tahapan administrasi, termasuk wawancara, namun hingga saat ini tak ada kejelasan.
“Jika keberangkatan sudah tidak mungkin, tolong segera kembalikan uang kami,” ujar Pius seperti dikutip dari RRI pada Kamis (28/11/2024).
Ia mengungkapkan, dana yang telah disetorkan terdiri dari berbagai biaya, antara lain untuk registrasi, percepatan keberangkatan, dan biaya lainnya, namun tak ada realisasi program. Selain itu, peserta juga diminta menyiapkan dana tambahan untuk pengurusan visa dan medical check-up, meski tidak ada kejelasan soal realisasi tersebut.
Pius menuntut agar dana yang telah dibayarkan segera dikembalikan. “Kami hanya ingin uang kami kembali. Sebagian besar dana itu hasil utang,” katanya, menekankan bahwa proses ini tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Ia juga menambahkan bahwa selama proses seleksi, pihak AGRI-HR menegaskan tidak boleh ada biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.
Upaya Pius untuk menghubungi pihak terkait, termasuk Agus Hariyono selaku Ketua Umum Forkom, ternyata tidak membuahkan hasil. Ia kemudian beralih berkomunikasi dengan Fautra Mareta, Ketua Forkom Lampung, yang mengklaim bahwa proses pencairan dana sedang berlangsung.
“Dana Mas Pius dan Istri bisa segera tercover,” demikian pesan WhatsApp yang diterima Pius pada 1 November 2024 lalu. Namun, Pius meragukan janji tersebut, mengingat lamanya proses pencairan yang tidak kunjung selesai.
Pius pun mempertanyakan ketimpangan antara jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 1.000 orang, dengan kuota yang hanya 500 orang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tahun ini, hanya 180 orang yang berhasil diberangkatkan, sementara yang lain terjebak dalam ketidakpastian.
Dengan pengalaman pahit ini, Pius berharap agar PT Mardel dan Forkom segera mengambil tindakan konkret untuk mengembalikan dana peserta yang gagal berangkat. Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi program yang merugikan masyarakat, agar kejadian serupa tidak menimpa calon pekerja migran lainnya. “Kembalikan uang kami, jangan sampai ada korban baru,” pungkasnya.***
